Profil

Dalam rangka penyelesaian kerugian negara di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, Walikota Palangka Raya dibantu oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang terdiri dari Pejabat di berbagai unsur terkait seperti Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Pembentukan TPKD, merupakan amanah dari beberapa ketentuan, yaitu:

  1. Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
  2. Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan; dan
  3. Bab VII KMK Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan kekurangan Perbendaharaan di lingkungan Departemen Keuangan.                                                                   

TPKD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya ditetapkan melalui Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/139/2018 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Januari 2018. 
TPKD mempunyai tugas strategis dan bersifat urgent, yang dibentuk dalam rangka membantu Walikota Palangka Raya dalam menetapkan penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Secara Umum TPKD Kota Palangka Raya mempunyai tugas yaitu:

  1. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa serta mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan Barang Daerah;
  2. Memproses dan melaksanakan eksekusi perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Keuangan dan Barang Daerah;
  3. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Walikota pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi keuangan dan barang daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan pembebanan penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan penyelesaiannya melalui  Badan Peradilan serta penyelesaian Kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dalam penagihan melalui Instansi terkait;
  4. Menyiapkan laporan Walikota mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK diberikan kewenangan untuk memantau penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sasaran pemantauan ganti kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPK meliputi:

  1. Kepatuhan instansi untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D), kinerja dan ketepatan waktu dalam penyelesaian kerugian negara/daerah.
  2. Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah:
    1. terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain oleh pemerintah;
    2. terhadap bendahara, pengelola BUMN/ BUMD dan pengelola keuangan negara lainnya yang ditetapkan oleh BPK; dan
    3. terhadap pihak ketiga yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
  3. Proses penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang belum dapat ditetapkan, maupun yang masih berupa indikasi kerugian negara/ daerah dari hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang harus segera diproses penyelesaiannya oleh instansi yang bersangkutan.